Menkeu Respons Usulan Pembatalan Mutasi DJP. Menteri Keuangan Suahasil Nazara merespons usulan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto untuk membatalkan mutasi pejabat. Evaluasi dan diskusi internal tengah dilakukan.
TIPSINFO, JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara merespons usulan pembatalan mutasi pejabat Direktorat Jenderal Pajak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan ini menanggapi permintaan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto agar perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibatalkan.
Kebijakan mutasi pejabat tersebut sebelumnya bergulir pada Kamis (10/9/2026), saat posisi Menteri Keuangan (Menkeu) masih dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Evaluasi Internal dan Dinamika Birokrasi
Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya tengah melangsungkan pembahasan internal di dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini bertujuan meninjau kembali rangkaian proses serta dinamika perombakan yang sudah berjalan.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil.
Menanti Rekomendasi Jajaran Eselon Satu
Suahasil juga menambahkan bahwa kementeriannya masih menantikan masukan serta rekomendasi resmi dari jajaran pejabat eselon satu terkait penataan posisi birokrasi tersebut.
Ia menegaskan, mekanisme pengangkatan pejabat memiliki prosedur kolektif yang harus dilalui secara bersama-sama.
“Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” beber Suahasil.
Mantan Wakil Menteri Keuangan ini turut menekankan arti penting struktur birokrasi yang mampu berkolaborasi secara lintas unit demi mengoptimalkan koordinasi internal kementerian.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik,” tutur Suahasil.
Tinjauan Legalitas Pelantikan
Ketika menerima pertanyaan mengenai kepastian dikabulkannya permohonan pembatalan mutasi pejabat dari Bimo Wijayanto, Suahasil belum memberikan kepastian secara lugas.
Ia beralasan kementerian perlu mengevaluasi aspek legalitas dan administratif dari proses pelantikan sebelumnya demi memastikan kesesuaian dengan tata kelola yang berlaku.
“Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan. Makasih semuanya,” pungkas Suahasil.
