Evaluasi Rotasi Pejabat Kemenkeu Usai Ganti Menkeu. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengkaji ulang rencana rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan usai temuan nama yang tak ikuti manajemen talenta.
TIPSINFO, JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengkaji ulang rencana rotasi pejabat Kemenkeu di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Rencana Perombakan Ratusan Pejabat Dievaluasi
Rencana perombakan yang melibatkan sekitar 400 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemungkinan besar dibatalkan atau ditunda.
Rencana awal rotasi pejabat Kemenkeu ini dipersiapkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, yakni Purbaya Yudhi Sadewa, sebelum Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya dari jabatannya.
Para pejabat yang masuk dalam daftar perombakan ini meliputi eselon II, eselon III, pejabat noneselon, kepala badan, hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV).
Mayoritas pejabat yang dijadwalkan untuk dirotasi berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menyikapi kebijakan tersebut, Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji ulang rencana penataan struktural Kemenkeu tersebut.
Beliau mengutarakan bahwa proses penunjukan pejabat membutuhkan tahap diskusi dengan semua unsur sinergi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” kata Suahasil kepada awak media pada Rabu (16/9/2026).
Suahasil juga menambahkan bahwa dirinya masih menantikan masukan dari berbagai pihak sebelum mengeluarkan keputusan pasti terkait penempatan formasi para pejabat.
“Ini saya masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon I,” jelas Suahasil.
Menurut beliau, koordinasi lintas unit dan penataan pejabat ini sangat krusial untuk memperkuat sinergi yang baik di dalam lembaga pemerintahan tersebut.
Temuan Prosedur Janggal oleh Dirjen Pajak
Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkan alasan spesifik di balik penundaan usulan internal rotasi ini.
Bimo menemukan sejumlah nama dalam daftar rotasi yang ternyata belum mengikuti prosedur manajemen talenta (talent management) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Bimo mengakui bahwa wacana tersebut awalnya merupakan usulan dari internal DJP, namun prosesnya menuntut pengkajian ulang secara mendalam.
“Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses talent management,” tegas Bimo.
Berdasarkan situasi ganjil tersebut, Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai memutuskan untuk meminta penundaan atau pembatalan rotasi.
Langkah ini mereka ambil demi mencegah dampak sinyal negatif bagi evaluasi pegawai lain yang sudah bersusah payah melewati tahapan asesmen, ujian, serta manajemen talenta secara resmi.
Bimo mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemimpin baru memiliki niat serius untuk menegakkan aturan reformasi birokrasi.
“Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” ucap Bimo.
